Blog seorang psikiater di Kota Bogor yang membahas berbagai hal mengenai kesehatan jiwa. (Dr. Lahargo Kembaren, SpKJ)

Aspek psikologis pernikahan dini

Friday, November 13, 2009 Posted by Lahargo Kembaren No comments
Tahun 2008, sekitar 690.000 kasus perceraian dari 2 juta perkawinan telah terjadi. Demikian data Bappenas yang terungkap. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor utama penyebab persoalan ini.
Dari perspektif psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Disharmoni bisa terjadi karena emosi yang bersangkutan masih labil dan pola pikir yang masih belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatifnya.
Pernikahan dini juga berkorelasi dengan tingkat kematian ibu melahirkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar dan pengangguran, oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan.
Supaya masalah ini terminimalisasi maka pemerintah diharap mengawal ketat UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan. "Berdasar UU Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang diizinkan kawin sudah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
Pernikahan dini setidaknya melanggar lima hak anak. Ironisnya, pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia.
Hak-hak anak yang dilanggar, yaitu pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan kasus pernikahan dini itu, anak tidak melanjutkan sekolah. Kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Sesuai UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya. Dengan kasus pernikahan dini tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya karena dia dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Perlu dipertanyakan apakah dalam kasus pernikahan dini anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab, pada kenyataannya orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri. Akhirnya, orang dewasalah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Padahal, banyak motif berdasarkan kepentingan orang dewasa atau orangtua, seperti motif ekonomi. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi. Kelima, hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis.
Ketika si anak yang melakukan pernikahan dini tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan situasi barunya maka dapat mengakibatkan timbulnya stres yang berdampak tidak baik bagi dirinya dan juga bayi yang nantinya dia lahirkan.

dr.Lahargo Kembaren
PPDS Psikiatri FKUI / RSCM
Dokter Jaga UGD Psikiatri RS.Marzoeki Mahdi Bogor

0 comments:

Post a Comment